POLITIK 01

BUDAYA KKN dan BUDAYA INSTANT di republiknya para sok jagoan
Oleh: aziz alifi
Setiap kebiasaan buruk, problematika, kecurangan, kecongkakan kalau sudah hinggap di suatu bangsa dan menjelma menjadi sebuah budaya biasanya akan merembet pada seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Penyelesaiannyapun sebenarnya memerlukan metode yang berbasiskan pada paradigma penyelesaian jangka panjang. Namun dalam dunia politik persoalanya tidaklah sesederahana itu. Mekanisme politik mengandung sebuah proses yang sulit untuk dianalisa secara sederhana. Artinya bahwa dalam dunia politik terdapat banyak variable yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kita seringkali tidak menyadari bahwa budaya KKN di negeri demokrasi ternyata melahirkan budaya instant dalam birokrasi.
Setiap manusia pasti memiliki naluri kemanusiaannya meskipun sedikit dan seringkali tertutupi oleh naluri kebinatangannya. Tak terlepas dari itu elit di republic ini bagaimanapun juga manusia yang punya naluri. Kita seringkali mendengarkan kampanye manis dari para kandidat yang akan menduduki posisi penting dalam republik ini. Ketika kita husnuddhon kita akan mengasumsikan bahwa janji manis tersebut merupakan kata hati mereka. Namun setelah kita melihat perilaku para pejabat yang telah terpilih kita seringkali merasa tertipu dengan joragan-jorgan yang mereka tampakkan. Para elit tersebut ternyata lebih memikirkan perutnya sendiri dari pada nasib jutaan rakyat di negri ini. Dalam kondisi ketika para elit telah berbuat sesuatu yang tertnyata merugikan negara sebenarnya mereka memiliki dua pilihan. Mengakuinya dan mungkin resikonya akan diberhentikan atau diam saja dengan resiko harus berusaha menutupi semua kesalahannya didepan publuk.
Inilah yang ingin saya katakan bahwa para elit yang seringkali menampakkan brand-image demi eksistenti posisinya. Brand image ini akhirnya bermetamorfosis menjadi berbagai macam kebijakan yang setidaknya mampu meredam amarah publik. Publik-pun seolah ter-hipnotis yang pada akhirnya memaklumi bahkan meng-amini segala parilaku elit. Terdapat beberapa kebijakan hasil metamorfosis dari brand image para elit tersebut. Diantaranya adalah:
Pertama: pidato-pidato manis (speech act) baik secara langsung maupun yang disebarluaskan lewat media. Saya tidak ingin membahas janji mulit manis dari bapak wakil presiden yang akan memberikan banatuan senilai 30 juta per KK kepada korban gempa Yogya mei lalu, karena hal tersebut terlalu naïf untuk dianalisis.
Kedua: Kebijakan jangka pendek yang sebenarnya tidak mampu menyelesaikan akar masalah. Contohnya adalah kebijakan impor beras. Persoalannya adalah adanya kekurangan stok beras di negeri yang sangat subur ini. Bukannya penyelesaiannya dengan meningkatkan produktiviatas di bedang peratanian. Malah impor menjadi senjata utama.
Ketiga: aksi sok kaya. misalnya, pembelian beberapa panser dari prancis senilai 355 trilliun rupiah yang tanpa diatenderkan untuk rekonsatruksi pasca perang di Lebanon. Pemerintah ingin memunculkan image baik dari dalam maupun dari luar bahwa pemerinatah Indonesia sanagatlah peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dari dalam mereka ingin menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi umat muslim sangatlah besar. Padahal hal tersebut belum tentu membela kepentingan umat muslim secara uatuh. Dengan memanfaatkan kemampuan analisa masyarakat umum yang sangat sederhana, pemerintah ini sering bermain-main dengan kebijakan yang dibuatnya.